endass

Mewujudkan Madrasah yang BERIMAN (Berkualitas, Edukatif, Ramah, Inovatif, Maju, Amanah dan Nyaman)

Minggu, 13 Januari 2013

FKMD Kota Tegal Usulkan Perda Wajib MDA seperti di Indramayu

FKMD Kota Tegal Usulkan Perda Wajib MDA
    
TEGAL - Forum Komunikasi Madrasah Diniyah (FKMD) Kota Tegal mengusulkan, agar Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal membuat Peraturan Daerah (Perda), tentang wajib belajar di madrasah. Hal itu dimaksudkan agar dapat menciptakan masyarakat yang bermoral.

Ketua FKMD Kota Tegal, Hadi Mulyono, Rabu (6/12), mengatakan, Perda tersebut memang perlu dibuat, disisi lain wajib belajar di madrasah juga turut mendukung progam visi dan misi Walikota Tegal.

Menurutnya, pihaknya juga berterima kasih saat Pemkot menerapkan sistem nilai poin tambahan, khususnya bagi calon siswa yang memilki ijazah madrasah atau Tempat Pendikan Al Quran (TPQ), saat pendaftaran Penerimaan Siswa Baru (PSB). Namun hal ini dirasa belum memadadi, karena keberadaanb madrasah di Kota Tegal masih sedikit atau kurang dari 100 madrasah.
 
Hadi mengatakan, usulan tersebut muncul karena pendidikan agama islam diperlukan adanya pembelajaran yang lebih mendalam, dibandingkan sekolah negeri. Oleh karena itu, FKMD mengusulkan kepada Pemkot Tegal agar membuat Perda atau minimal Peraturan Walikota (perwalkot), yang mewajibkan anak beragama islam belajar di madrasah.

Selain itu terkait dengan permasalahan madrasah, menurutnya, FKMD bersama jajaran Pemkot dan DPRD Kota Tegal juga sebelumnya pernah melakukan studi banding di Kabupaten Indramayu dan ternyata di Indramayu jumlah madrasah meningkat tajam, yakni dari 207 madrasah pada tahun 2003 menjadi lebih dari 800 madrasah saat ini. "Peningkatan jumlah madrasah, karena adanya Perda wajib belajar madrasah," katanya.

Kota Pekalongan meniru Wajib MDA Indramayu


INDRAMAYU 28/2/2012 (www.humasindramayu.com) – Program wajib Madrasyah Diniyah Awaliyah (MDA) di Kabupaten Indramayu nampaknya terus mendapat perhatian dari daerah lain. Kali ini, daerah yang ingin meniru program tersebut ádalah Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah.

Keinginan Kota Pekalongan untuk mengadopsi program wajib MDA itu terungkap ketika Komisi A dan C DPRD Kota Pekalongan melakukan studi banding ke Kabupaten Indramayu. Selasa (28/2) yang diterima langsung Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah di ruang Nyi Endang Dharma Pendopo Indramayu.

Pimpinan rombongan DPRD Kota Pekalongan Ismed Inonu, SH. MH menjelaskan, Kabupaten Indramayu telah melewati suatu proses peradaban yang sangat luar biasa. Semenjak adanya program wajib MDA bagi para pelajar dan kegiatan mengaji 15 menit sebelum belajar dan bekerja, program yang digagas oleh mantan bupati DR. H. Irianto MS. Syafiuddin ini mampu merubah budaya dan kultur masyarakat Indramayu menjadi lebih religius. Selain masalah pendidikan keagamaan, Kota Pekalongan juga tertarik dengan pengelolaan arsip di Indramayu yang cukup baik.

Sementara itu Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah mengatakan, optimalisasi pendidikan keagamaan di Kabupaten Indramayu adalah dengan mengeluarkan Perda Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2003 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliah (MDA), di mana sebagai konsekuensinya semua siswa SD diwajibkan mengikuti Madrasah Diniyah dan menjadi salah satu persyaratan masuk SMP.

Latar belakang diterbitkannya perda ini sendiri berangkat dari keprihatinan yang mendalam dari Pemkab Indramayu terhadap dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat. "Melalui pemupukan nilai-nilai keagamaan sejak dini, para generasi muda Indramayu diharapkan dapat tumbuh dan berkembang menjadi insan-insan yang tidak hanya cerdas otak tapi juga cerdas rohani, yang tercermin melalui sikap dan perilaku yang santun dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang dianutnya. Oleh karena itu pula, maka Kabupaten Indramayu memasukkan visi religius ke dalam visi Indramayu remaja serta meletakkan nilai religius ke dalam poin pertama misi Sapta Karya Mulih Harja." Tegas Anna Sophanah.

Anna Sophanah menambahkan, pendidikan keagamaan ini sendiri tidak terbatas kepada para siswa/i semata, melainkan juga seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Indramayu. Adapun pendidikan keagamaan bagi para pegawai diwujudkan dalam bentuk pengajian rutin pada setiap hari selasa dan rabu yang dilakukan sebelum memulai kegiatan.

Sementara khusus untuk di lingkungan Setda Kabupaten Indramayu sendiri, salah satu upaya tambahan lainnya yaitu penyelenggaraan ceramah agama rutin yang dilakukan pada setiap hari kamis di Pendopo Raden Bagus Aria Wiralodra Kabupaten Indramayu.

Melalui upaya tersebut, diharapkan seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Indramayu tidak hanya dapat menjadi aparatur pemerintah yang memiliki mental dan spiritual yang sehat semata, melainkan pula dapat menjadi  tauladan sekaligus dapat mengajak masyarakat Indramayu untuk mengamalkan ajaran dan nilai keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Dengan demikian, upaya untuk mewujudkan Indramayu sebagai kota yang religius pun dapat berjalan lebih optimal.

Sementara itu, meski sangat penting, hingga saat ini kearsipan masih di anggap kurang populer. Pengelolaan arsip juga belum dapat sepenuhnya dilakukan secara tertib dan teratur sehingga seringkali malah menimbulkan tumpukan dan mengganggu kenyamanan dalam bekerja.

Tiga permasalahan utama yang dihadapi dalam pengelolaan arsip di Kabupaten Indramayu yakni SDM yang belum mencapai standar yang dibutuhkan, kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyimpanan dan pemeliharaan arsip, terbatasnya dana penunjang pengelolaan kearsipan, serta kurangnya pengetahuan tentang teknologi pengelolaan arsip terkini.

Meski masih memiliki banyak sekali kekurangan, namun pemerintah Kabupaten Indramayu sendiri melalui Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Indramayu tetap berusaha untuk terus menata dan mengembangkan pengelolaan kearsipan agar lebih baik ke depannya. (deni/www.humasindramayu.com)

Guru MDA Kota Bengkulu Studi Banding ke Indramayu


INDRAMAYU 20/07/11(www.humasindramayu.com) – Para guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) se Kota Bengkulu kunjungi Kabupaten Indramayu untuk melakukan studi banding tentang Perda wajib MDA, Rabu (20/7) di ruang Data I Setda Indramayu.

Kunjungan ini disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu dan dipandang sebagai momentum strategis untuk mempererat tali silaturrahim antara guru MDA-P Baitul Atieq Kota Bengkulu dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu, hal ini dilakukan dalam rangka memperoleh informasi mengenai pengolahan Madrasah Diniyah Awaliyah di Kabupaten Indramayu.

Kabupaten Indramayu memiliki visi "terwujudnya masyarakat Indramayu yang religius, maju, mandiri, dan sejahtera" atau disingkat "Indramayu REMAJA". Sedangkan misinya disebut "SAPTA KARYA MULIH HARJA". Dari visi dan misi tersebut sudah jelas bahwa pemerintah dan masyarakat Indramayu menginginkan suatu tatanan kehidupan yang berlandaskan pada nilai-nilai agama.

Pada kesempatan itu Kepala Bagian Agama dan Kesejahteraan Rakyat Setda Indramayu Drs. H. Mujahid, DN yang mewakili Bupati Indramayu memaparkankan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemkab Indramayu, antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu nomor 2 tahun 2003 tentang wajib belajar Madrasah Diniyah Awaliyah di Kabupaten Indramayu dalam rangka membangun sumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, serta berakhlaqul karimah, khususnya bagi peserta didik SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA dan pelajar pada umunnya, dan sebagai syarat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Kemudian keluarnya Surat Keputusan Bupati Indramayu nomor : 840/KEP.6/KEU-2004 tentang tunjangan daerah bagi guru Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Pemberian dana operasional kepada Madrasah Diniyah, sesuai kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Indramayu dengan mempertimbangkan skala prioritas. Wajib belajar membaca Al-Quran, dan pemerintah Kabupaten Indramayu dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan mewajibkan pegawainya membaca Al-Quran selama 15 menit sebelum memulai kegiatan, begitu pula di sekolah/madrasah sampai ke perguruan tinggi.

Kebijkan lain, Pemerintah Kabupaten Indramayu juga menghimbau kepada para pegawainya dan pelajar dari tingkat sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi untuk berpuasa hari Senin dan Kamis, berbusana muslim (jilbab), membentuk majelis ta'lim di sekolah/madrasah, melaksanakan shalat dhuha, shalat dhuhur berjamaah di Masjid, penerapan zakat profesi kepada PNS, pemberian tunjangan kepada para imam masjid dan pembentukan rintisan Madrasah Ta'miliyah Wustho. (Meillyn/humasindramayu.com)

Perda No 2/2003 tentang Wajib MDA/DTA bagi siswa usia sekolah

Perda No 2/2003 Perkuat Religius Siswa

Indramayu, Pelita
Berawal dari kurangnya jam pelajaran agama di sekolah umum dan sejalan dengan Visi Remaja pada kontek religius serta tujuan pendidikan nasional membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa, untuk mewujudkannya perlu pendidikan agama memadai.
Terkait hal dimaksud Pemkab Indramayu dengan persetujuan DPRD setempat melahirkan Perda No 2 Tahun 3003 tentang wajib belajar Madrasah Diniah Awaliyah (MDA) dan ijazahnya dinyatakan sebagai salah satu persyaratan untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. Sejak diundangkannya perda tersebut jumlah MDA meningkat, dan sejak Januari 2010 namanya diganti menjadi Diniah Takmiliyah Awaliyah (DTA).
Demikian disampaikan Kasi Pekapontren Kantor Kemenag Kabupaten Indramayu H Rahmat Jaya, MH melalui pelaksana Nana Sutisna. Dikatakan, sejak diundangkannya perda tersebut termasuk di dalamnya adanya perhatian khusus terhadap para guru/ustadz, puncaknya jumlah DTA naik tajam dari 300 menjadi 861 DTA dengan jumlah siswa 104.571 orang.
Mengingat DTA merupakan salah satu landasan untuk memperkuat akhlak cikal bakal generasi penerus bangsa, agar keberadaannya tetap ada tentunya dibutuhkan dukungan dari semua stakeholder, diantaranya lembaga pendidikan SMP/MTs agar menjadi keharusan melampirkan ijazah DTA atau surat keterangan masih menempuh pendidikan madrasah awaliah sebagai salah satu persyaratan penerimaan siswa baru (PSB) tetap diberlakukan.
Nana mengatakan, wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) sembilan tahun diatur oleh undang-undang (UU). Sementara aturan untuk menyertai ijazah DTA diatur oleh perda, keharusan melampirkan ijazah DTA sebagai persyaratan PSB SMP/MTs menjadi gugur. Mengingat aturan sesuai Perda No 23 Tahun 2003 tentang MDA sangat baik yakni sesuai Visi Remaja. (ck-103)

Pilkada Gubernur Jawa Barat 2013

DIKDIK - TOYIB

YANCE - TATANG
 
DEDE - LAKSAMANA

AHER - DEDDY
RIEKE - TETEN


INGAT TANGGAL 24 FEBRUARI 2013
PILIHLAH CALON PEMIMPIN JAWA BARAT 
YANG MAMPU MEMIMPIN DENGAN BAIK DAN AMANAH